Parkiran kampus Universitas Gunadarma

Parkiran Kampus Universitas Gunadarma (Alternatif & Solusi)

Didalam tulisan ini saya akan membahas tentang Parkiran Motor dikampus ini, yang setiap taun terus bertambah penggunanya. Seperti yang kita ketahui, Universitas Gunadarma dari tahun ke tahun selalu bertambah jumlah Mahasiswanya dan begitu juga pengguna kendaraan bermotornya, dengan jumlahnya yang terus bertambah akan tetapi tidak di ikuti dengan pertambahan fasilitas parker kendaraan bermotor khususnya roda 2. Oleh karna itu, pengguna kendaraan sangatlah dipusingkan dengan banyaknya kendaraan yg ingin parker tapi tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Seperti dikampus D dan G sudah diperluas parkirannya, untuk kampus D sudah cukup luas dan memadai untuk parkir kendaraan roda 2 mahasiswa dan dosen, tapi untuk kampus G yang sudah diperluas pada kenyataannya masih kurang memadai tempat parkirannya, terlebih lagi di kampus E yang area parkirnya tidak bertambah dan sampai2 taman pun dikorbankan untuk menjadi area parkir dan juga motor terus dirapatkan yang pada akhirnya merusak body dan cat motor tersebut, sungguh sedih rasanya.

Mungkin perlu adanya suatu cara baru untuk memberikan area parkir yang lebih layak kepada pengguna kendaraan tersebut, seperti berikut:

Gambar 1

Gambar 2

pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan salah satu dari teknologi sistem parkir motor dengan alat bantu 'lift' sehingga dalam tempat yang berukuran terbatas tapi berfungsi secara maximal.

Gambar 3

pada gambar 3 ini adalah contoh penggunaan untuk kendaraan roda 4.

Atau mungkin bisa mencoba salah satu Alternatif berikut ini

Gambar 4

Gambar 5

Gambar 4 itu adalah salah satu sistem parkir bawah sepeda, yang saat ini telah aktif digunakan di Jepang, dan di Gambar 5 merupakan salah satu contoh penggunaannya. 

mungkin dari kedua Alternatif di atas dapat dipergunakan salah satunya untuk parkiran kampus Universitas Gunadarma. :)

Untuk solusi pada saat ini, mungkin memang hanya berfokus pada 'pemanfaatan' lahan yang ada dikampus, untuk kedepannya semoga 2 alternatif tersebut dapat dipergunakan.

Jadi Manager, mungkin kah?

Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, semua bisa dilakukan asal kita punya tekad dan niat yg kuat..semua ada cara dan jalannya masing-masing, seperti salah satu contoh cara yang saya punya.

Dua pakar SDM dari SDG Asia, Tengku Sri Indra dan Osman Aman, bahkan menyamakan untuk menjadi manager dalam waktu singkat itu ibarat kita memakan mie instant.

MIE= DIRI KITA.
Analogi itu memang tepat. Zaman sekarang serba cepat. Untuk menjadi manager sekarang ini bukan seperti membuat gado gado atau ketroprak yang harus diulek dan sebagainya yang memerlukan waktu yang lama. Sekarang ini zamannya mi instant. Kita lihat sekarang mi instant. Lihat bagaimana cara membuat mi instant. Ada Mi, ada bumbu ada bungkus dan harus ada air panas. Kita harua aduk mi, bumbu dan air panas itu. Mi itu kita ibaratkan diri kita yang keluar dari Universitas atau politeknik serta tekad How Do I Become? .

BUMBU = PENGETAHUAN+ ATTITUDE.
Sekarang bumbunya. Apa bumbunya? Yaitu pengetahuan yang kita dapt dari Universitas atau keahlian kita serta sikap atau attitude kita. Jadi jika kita melamar atau bekerja di lembaga perbankan maka sikap kita juga harus seperti bankir dan pegawai keuangan, bukan sikap yang mencerminkan anda bekerja di bidang lain. Dan semua itu tergantung dari pilihan kita. Karena seperti bumbu mi instant ada aneka macam bumbu yg bisa kita pilih, seperti bumbu rasa ayam, rasa soto dan sebagainya. Jadi ketika kita pilih perusahaan untuk bekerja, maka kita mesti bersikap dan berlaku sebagai dengan jenis perusahaan tersebut.

AIR PANAS = PERUSAHAAN BONAFID.
Kita sudah punya mi dan juga bumbunya. Bagaimana untuk mengolahnya supaya bisa kita makan ? Kita harus punya air panas. Kalau airnya tidak cukup panas, mi instant itu tidak berkembang dan tidak enak rasanya? Nah, berkaitan dengan tekad kita menjadi manager dalam waktu singkat atau instant manager, maka Air panas itu kita ibaratkan perusahaan atau organisasi. Pilih “hot company” yakni perusahaan yang benar benar menerapkan managerial skills. Perusahaan yang jarang membuka lowongan kerja bukanlah perusahaan yang baik bagi kita untuk menjadi manager dalam waktu cepat.

INSTANT MANAGER = MAKAN MIE INSTANT SELAGI PANAS.
Nah setelah kita sudah mencampur mi instant dengan bumbu dan air panas. Kita harus aduk cepat cepat dan kita makan cepat juga karena mi instant tidak enak dimakan kalau sudah dingin. Artinya, jika ada peluang dalam pekerjaan kita untuk menjadi manager. Jika ada, cepat cepat ambil peluang itu dan tawarkan diri. Kesalahan umum dari para lulusan universitas yang baru bekerja adalah tidak mengambil kesempatan itu dengan alasan belum matang. Jika Anda menunggu sampai diri Anda matang, its too late… Anda harus tawarkan diri. Itu yang penting.

PERUSAHAAN CARI KANDIDAT YANG BUKAN “ CAN DO IT “.
Perusahaan-perusahaan besar, konglomerat dan MNC ketika mencari kandidat manager, mereka tidak menungu lama lama. Mereka mencari kandidat yang mempunyai keinginan manajerial.. Does he has managerial will ? Apakah kandidat itu benar benar “ lapar atau hungry to become manager ? Perusahaan yang baik akan selalu mencari kandidat manager yang punya tekad “ you want to do it” bukan “can do it “.

Kita harus menangkap setiap peluang yang ada untuk menjadi manager. Kecenderungan sekarang benar benar seperti mi instant. Perusahaan perusahaan besar tidak mencari kandidat manager yang sudah matang. Mereka mencari orang orang yang punya karakter dan keinginan kuat menjadi manajer dengan kriteria kriteria teknis yang sudah mereka terapkan. Hanya sedikit peluang bagi mereka yang berpengalaman menjadi manager untuk bergabung di perusahaan itu. Lagi lagi disini, sikap dan cara kita menunjukkan siapa kita, termasuk keinginan kita untuk menjadi manager.

Jadi ibarat mi instant, untuk menjadi instant manager, setelah kita campur mi, bumbu dan air panas , kita cepat aduk aduk kemudian kita makan selagi panas. Mi dan bumbu adalah diri kita dan kemampuan kita. Air Panas adalah perusahaan yang bonafid. Langkah kita mengaduk aduk mi, bumbu dan air panas itu adalah kesigapan kita menangkap peluang atau lowongan menjadi manager.

Yaaaaa setelah baca2 tulisan diatas, saya rasa untuk jadi manager itu BISA! Tapi jangan lupa beberapa hal penting lainnya seperti Doa, niat, tekad, dan skills.

sumber + edit: http://budisetiawan23.multiply.com/journal/item/63?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem 

korupsi dalam perekonomian Indonesia, dan dampaknya.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.^[1]

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)

• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

Dampak negatif

Demokrasi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan

Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.
Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.

Sumbangan kampanye dan "uang haram"

Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.
Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

Tuduhan korupsi sebagai alat politik

Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

Mengukur korupsi

Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.
sumber: wikipedia

KEKERASAN DALAM SISWA DAN MAHASISWA

Kekerasan atau (bahasa Inggris: Violence ejaan Inggris: [/vaɪ(ə)ləns/] berasal dari (bahasa Latin: violentus yang berasal dari kata vī atau vīs berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi^[1] yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang^[2][3][4] umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukan dalam rumusan kekerasan ini.^[1]

Akar Kekerasan: Kekayaan tanpa bekerja, Kesenangan tanpa hati nurani, Pengetahuan tanpa karakter, Perdagangan tanpa moralitas, Ilmu tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan, Politik tanpa prinsip.

The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles.

— Mahatma Gandhi^[5] (1869-1948)

Kasus kekerasan dalam dunia pelajar dan mahasiswa sekarang ini sudah terlalu banyak, coba saya ambil salah satu contoh yang masih baru-baru ini terjadi.

Kekerasan diSMAN 6 Jakarta yang melibatkan pelajar dan wartawan menunjukkan bahwa kekerasan dalam pendidikan masih massif terjadi di Indonesia. Ini bisa dilihat dari ketika masa awal memasuki sekolah dengan digelarnya Masa Orientasi Siswa yang cenderung melakukan kekerasan ditingkat juniornya sebagai balasan ketika siswa tersebut juga merasakan hal yang sama. siswa selalu menjadi objek garapan kekerasan yang terintegrasi dengan alumni dengan berbagai latar kelompok yang dibuat ketika disekolah. Sebagai masa training untuk menjadi anggota harus melalui berbagai fase secara fisik untuk akhirnya masuk sebagai anggota resmi. Nilai-nilai aturan disekolahpun siswa selalu menjadi korban, misal mekanisme aturan disekolah sanksi kepada siswa itu murni dibuat oleh sekolah sepihak tanpa melibatkan pelajar sebagai subjek yang terlibat dalam aturan tersebut. Dalam kasus ini sudah cukup terlihat apa yg siswa lakukan, dan juga banyak sekali contoh lain kekerasan yang siswa lakukan, seperti tawuran, memalak siswa lain, berkelahi, dan banyak lagi..hampir semua kekerasan itu terjadi dikalangan siswa SMP dan SMA, dan mungkin sekarang sudah mulai masuk ke siswa SD, dimana mereka mulai diajari oleh alumninya untuk tawuran, itu sudah terjadi dibeberapa tempat..sungguh sedih rasanya melihat dunia sekolah yang mulai tercoreng dan melenceng dari jalurnya, mungkin perlu adanya perombakan system yang ada, seperti pernah di usulkan untuk mengunakan baju bebas dan bukan seragam sekolah. Saya rasa itu berpengaruh, tapi kurang efektif, karna dalam dunia mahasiswa saja yang pakai baju bebas masih banyak kekerasan. Seperti tawuran antar kampus yg masih sering terjadi juga.

Dalam sudut pandang sosiologi, perilaku tawuran termasuk konformitas perilaku agresivitas kelompok. Sebab pelaku menganggap tawuran sebagai sesuatu yang normatif dan dianggap sebagai kebenaran kelompok. (Simangunsong, 2004). Pada titik ini, peran strategis sekolah dapat dimainkan yaitu memberikan penyadaran kepada siswa dimana tawuran perilaku menyimpang dan memberikan hukuman bersifat mendidik.

Sumber: http://www.muhammadiyah.or.id

                  www.google.co.id